Perlahan Porsi Unas Dinaikkan 100 Persen

Konvensi Ditutup Dengan Banyak Rekomendasi

JAKARTA- Konvensi ujian nasional (unas) resmi ditutup kemarin. Acara dua hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk pelaksanaan unas 2014 nanti. Diantaranya adalah secara betahap porsi unas dalam kelulusan dinaikkan hingga 100 persen.
Konvensi ini ditutup oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim. “Rekomendasi hasil konvensi banyak sekali. Diantaranya adalah penetapan porsi nilai unas dalam penentu kelulusan,” ujar mantan rektor Universitas Andalas, Padang itu.
Pada unas tahun lalu dan 2013 ini, nilai siswa dihimpun dengan komposisi nilai unas murni 60 persen dan nilai ujian akhir sekolah (UAS) 40 persen. Nilai UAS itu didominasi nilai rapor dan nilai ujian akhir.
Sistem ini memunculkan banyak kelemahan. Diantaranya yang paling mencolok adalah pengatrolan nilai rapor. Umumnya nilai rapor siswa terdiri dari tiga angka saja, yakni 7, 8, dan 9. Dengan pengatrolan ini, otomatis bisa mendongkrak nilai akhir unas siswa.
Nah ke depan Musliar mengatakan porsi nilai unas ditingkatkan hingga 100 persen. Dengan skema ini, nilai unas yang diselenggakan pemerintah pusat terpisah total dengan nilai rapor dan ujian sekolah. Jadi meskipun sekolah mengatrol nilai rapor sebesar-besarnya, tidak bisa mempengaruhi nilai unas murni. “Tapi untuk komposisi nilai unas tahun depan (2014, red) sama dengan tahun ini, tidak ada perubahan,” katanya.
Musliar menegaskan muncul salah paham di masyarakat bahwa penentu kelulusan itu mutlak ada pada unas. Tetapi sejatinya ada faktor-faktor lain yang menentukan kelulusan siswa. Seperti sudah menuntaskan seluruh mata pelajaran, berkelakuan baik, dan memiliki nilai minimal B untuk mata pelajaran tertentu. “Jadi saya tegaskan nilai unas itu hanya salah satu penentu kelulusan siswa.”
Rekomendasi menonjol hasil konvensi lainnya adalah sistem percetakan naskah ujian. Selama ini percetakan naskah ujian ditangani pusat, sehingga jika ada kesalahan fatal bisa berpengaruh secara nasional. Rekomendasi konvensi meminta percetakan naskah ujian ditempatkan di provinsi atau sekumpulan provinsi dalam satu regional.
Musliar mengatakan teknis percetakan ini belum ditetapkan. Dia menuturkan anggaran naskah ujian itu adalah DIPA Kemendikbud. Jika percetakan didaerahkan, mereka belum menemukan formulasi pelaporan tanggung jawab keuangannya.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ikut bersikap dari pelaksanaan konvensi unas itu. Ketua PB PGRI Sulistyo mengatakan unas harus dijalankan tanpa menurunkan semangat mendidik siswa untuk jujur, bekerja keras, belajar tekun, dan sportif. “Jika masih ada kasus-kasus sontek massal, itu bertentangan dengan pendidikan kejujuran,” katanya.
Sementara itu, sejumlah pemerhati pendidikan yang menolak pelaksanaan konvensi unas menilai, pendidikan harus dibuat dengan terencana sehingga mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. “Tapi kita melihat anak-anak menjadi korban dari unas karena unas dijadikan standar penilaian kecerdasan anak,” ujar Ketua Satgas Perlindungan Anak M. Ihsan di gedung parlemen, kemarin.
Hal senada juga diutarakan anggota fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Dia mengatakan, fraksinya mengambil sikap menolak pelaksanaan unas karena diskriminatif. Selain itu, pelaksanaannya juga membuat siswa tertekan. (wan/fal)

137 total views, 1 views today

Posted by on 28 September 2013. Filed under Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login