Perda Pilkades Perlu Dikaji Ulang

BANJARNEGARA – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan selama 2 tahap telah dilaksanakan. Meskipun secara umum berlangsung lancar dan kondusif, namun di sejumlah desa masih menyisakan masalah.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, agar hasil Pilkades sah, harus jumlah pemilih minimal dua per tiga dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditatapkan Panitia Pelaksana (Panlak).
Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo mengatakan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkades harus ditelusuri penyebabnya. Ketua Komisi A DPRD Budi Sukarso mengatakan sebenarnya pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan ketidakpuasan calon kepala desa dengan persiapan yang lebih matang. Namun pada kenyataannya, pada Pilkades tahap kedua, masih terjadi ketidakpuasan yang berujung tuntutan Pilkades diulang.
Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Banjarnegara Suroso mengatakan tidak ada dari semua Pilkades yang digelar dalam 2 tahap, tidak ada yang cacat hukum. Menurut dia, permasalahan terkait DPT muncul setelah Pilkades dilaksanakan.
Padahal sebelumnya Panlak telah membagikan DPS serta DPT ke para calon kepala desa. “Kenapa keberatannya diungkapkan setelah Pilkades, bukan sebelumnya,” katanya. (drn/nun)

385 total views, 1 views today

Posted by on 3 July 2013. Filed under Banjarnegara. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login