Pemeriksaan Tunggu Izin Bupati

Terkait Dugaan Pemukulan Oleh Kades
CILACAP – Penanganan kasus dugaan dugaan pemukulan yang dilakukan Kades Karangpucung terhadap salah seorang warganya, dipastikan akan terus berjalan. Namun penanganankasus itu masih menuggu izin bupati. Sebab ada ketentuan Perda yang mengatur pemeriksaan terhadap kades harus ada izin tertulis dari bupati.
“Prinsip dalam menangani kasus kami akan menempuh prosedur dan menyelesaikannya sampai tuntas. Jadi proses penyelidikan kasus penganiayaan tersebut jalan terus,” ujar Kapolres Cilacap AKBP Wawan Muliawan kepada Radarmas kemarin.
Pernyataan Wawan ini diungkapkan mengomentari ketentuan Perda Kabupaten Cilacap yang mengharuskan ada ijin tertulis dari bupati jika ingin memeriksa kades.
Pemeriksaan tanpa izin bupati boleh dilakukan asal tertangkap tangan. Sedangkan dalam kasus penganiyaan yang diduga dilakukan oleh oknum Kades bernisial DHU, tidak tertangkap tangan namun diadukan oleh korban yang merasa dianiaya. Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji ketika dikonfirmasi Radarmas menyatakan sudah ada yang menanganinya.
Dia minta kepada Asisten Sekda, Warsono, untuk menjelaskan persoalan itu. Menurut Warsono, pihaknya masih menunggu langkah kepolisian. “Nanti jika surat sudah datang kita liat dulu persoalannya seperti apa. Kita menunggu lebih dahulu langkah kepolisian,” paparnya.
Dia mengatakan, izin bupati diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jika tidak mengacu pada Perda, polisi harus mengajukan izin lebih dahulu. Jika izin turun, maka baru bisa dilaksanakan pemeriksaan terhadap kades DHU selaku terlapor dalam kasus penganiayaan ini.
Keberadaan Perda yang mengatur tentang harus ada izin tertulis dari bupati jika kades diperiksa mendapat tanggapan dari pakar hukum Budiyono. Menurutnya polisi tidak boleh terkecoh aturan perda tersebut. “Dalam tata urutan perundangan, kedudukan undang-undang (dalam hal ini KUHAP) lebih tinggi daripada perda. Jadi terlapor bisa langsung dipanggil tanpa harus ada ijin tertulis dari bupati. Dua alat bukti sudah cukup bagi polisi untuk menetapkan terlapor menjadi tersangka,” ujar pakar hukum pidana Unsoed ini kepada wartawan kemarin. (amu/din)

227 total views, 1 views today

Posted by on 15 August 2013. Filed under Cilacap. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login