Kepala UPT Disdikpora Didemo

Pasca Mutasi Ketua PGRI Karangpucung

KARANGPUCUNG-Ketua UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kecamatan Karangpucung, Rohandi, Senin (26/8) kemarin didatangi ratusan anggota dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Karangpucung. Dia dituntut untuk mengembalikan Ketua PGRI yang dimutasi ke Kecamatan Majenang.
Damal aksi yang berlangsung damai dan dialogis di aula kantor UPT Disdikpora Karangpucung itu, pengurus dan anggota ngotot meminta agar ketua mereka, Wahidin kembali ke pos semula. Sebab Wahidin dinilai sosok pendidik yang memiliki kapasitas dan potensi untuk mendorong perkembangan pendidikan di sana. “Kami minta Wahidin dikembalikan ke Karangpucung,” Adman, salah satu anggota PGRI.
Permintaan senada juga diungkapkan oleh Supriyono. Dia menjelaskan, proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Disdikpora Karangpucung belum sesuai aturan. Menurutnya, promosi seharusnya berpedoman pada daftar urut kepangkatan (DUK), profesionalitas dan sertifikasi guru.
Namun ada kesan, Kepala UPT Disdikipora Karangpucung hanya mempertimbangkan unsur prestasi, baik guru maupun kepala sekolah. “Tapi kalau hanya melihat prestasi, banyak guru dan kepala sekolah dengan prestasi lebih tinggi tidak dipromosikan,” ungkapnya.
Wakil ketua PGRI Karangpucung, Taufik Hidayat mengatakan, pengurus dan anggota PGRI juga meminta agar ada transparansi mengenai penggelolaan keuangan. UPT Disdikpora juga diminta tidak k membebani kekuangan sekolah dengan menanggung biaya operasional UPT.
“UPT harus bisa tanggung biaya operasional karena sekolah ada standar pembiayaan dan operasional. Sekolah dengan 80 siswa dibebani oleh anggaran yang bukan tanggung jawab sekolah. Kalau perlu, UPT ikuti standar ISO,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Rohandi mengatakan, proses mutasi sudah mempertimbangkan berbagai hal, termasuk profesionalitas guru atau kepala sekolah.
Terkait iuran dari sekolah untuk membantu dana operasional UPT, pihaknya sudah membentuk tim. “Sudah ada tim dan saya tidak minta,” tegasnya. Terkati dana itu, sebagian digunakan untuk berbagai pelayanan. Salah satunya adalah mengurus berkas sertifikasi guru yang menumpuk dan harus diselesaikan tepat waktu. “Jika dana operasional digunakan untuk itu, bisa-bisa habis semua,”paparnya.
Koordinator aksi, Bambang Purwanto memberikan enam butir tuntutan kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Cilacap, Tulus Wibowo. Isinya, mengembalikan ketua PGRI Karangpucung pada pos semula, transparansi manajemen keuangan UPT yang bersumber dari pemerintah, pembebasan biaya promosi dan mutasi, meminimalkan pungutan kepada pendidik, serta kejelasan kriteria promosi dan mutasi. Mereka juga meminta UPT meminimalisir pungutan kepada sekolah baik dalam hal kegiatan maupun material.
Aksi ini sebelumnya diawali dengan long marcH dari kantor koperasi milik PGRI menuju kantor UPT Disdikpora Karangpucung. Namun aksi ini kemudian dibatalkan pada detik-detik terakhir dengan berbagai pertimbangan. Kepala Disdikpora Kabupaten Cilacap, Tulus Wibowo memastikan akan segera membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis (juklak-juknis) proses mutasi dan promosi jabatan. Acuan ini diharapkan bisa menjadi standar tingkat kabupaten hingga mutasi dan promosi dilingkungan Disdikpora memiliki kriteria yang jelas.
“Saya akan segera buat juklak-juknis promosi,” ujarnya saat menjawab tuntutan anggota dan pengurus PGRI Karangpucung.
Menurutnya, standarisasi ini tetap akan mengacu pada daftar urutan kepangkatan (DUK). Agar proses lebih transaparan, dia meminta agar proses promosi nantinya bisa melibatkan pihak sekolah dalam kepanitian. “Biar transparan,” katanya.
Transparansi ini juga harus diterapkan dalam penggelolaan dan pemanfaatan anggaran di kantor UPT Disdikpora. Dalam menyusun anggaran itu, dia kembali menegaskan agar pihak UPT juga menyertakan sekolah agar tidak ada kesan tertutup. “Sekolah harus dilibatkan,”ungkapnya.
Dia memastikan, pihak UPT juga tidak boleh memungut biaya untuk proses administrasi guru dan pendidik terkait sertifikasi atau penyesuaian ijasah. Artinya, dia meloloskan usalan pengurus dan anggota PGRI Karangpucung. “Tidak boleh ada biaya,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Sundjoto mengaku siap untuk membahas usulan penambahan anggaran. “Kita siap bahas penambahan anggaran biar UPT tidak narik ke sekolah,”ujarnya. Dia juga meminta agar guru di Kecamatan Karangpucung harus legawa menerima pemindahan Wahidin. Ini sesuai dengan sumpah PNS yang siap ditempatkan dimanapun. Selain itu, mutasi dan promosi pejabat merupakan kewenangan bupati dan akan dibahas kepala dinas terkait. (har/din)

367 total views, 1 views today

Posted by on 27 August 2013. Filed under Cilacap. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login