Kepala Kemenag Banyumas Ditahan

Kasus Dugaan Pemalsuan Data Honorer

KEBUMEN- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Drs H Bambang Sucipto MPdI, ditahan Polres Kebumen. Penahanan terhadap lelaki ini terkait kasusnya saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Bambang Sucipto ditahan terkait dugaan pemalsuan data tenaga honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Kemenag Kabupaten Kebumen.
Namun demikian, sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Bambang menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut atau tidak. Sebab, selain Bambang, polisi dikabarkan juga menahan dua staf Kemenag Kabupaten Kebumen.
Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono SIK MSi melalui Kasubag Humas Polres, AKP Wasidi SH dikonfirmasi Minggu (21/7) membenarkan penahanan terhadap Bambang Sucipto. Namun demikian, AKP Wasidi masih enggan berkomentar banyak soal kasus tersebut. “Ya benar, ada penahanan terhadap beliau. Sudah berstatus tersangka,” kata AKP Wasidi, diujung telepon.
Menyinggung apakah penahanan terhadap Bambang Sucipto tersebut berkaitan dengan pemalsuan data tenaga honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Kemenag Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 lalu, AKP Wasidi tidak membantahnya.
“Memang terkait persoalan tersebut, tapi untuk rincinya belum bisa saya sampaikan sekarang,” katanya sembari mengatakan akan menjelaskannya lebih rinci hari Senin ini, (22/7).
Terpisah, Kasran SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pakhis mengaku belum mengetahui penahanan terhadap Bambang Sucipto. Kasran  enggan berkomentar banyak. “Saya baru mengetahui penahanan tersebut dari rekan media,” kata Kasran semalam.
Namun, Kasran membenarkan bahwa pihaknya pernah melaporkan Kemenag Kebumen kepada polisi terkait adanya dugaan pemalsuan data tenaga honorer kategori 1 (K1) di lingkungan Kemenag Kabupaten Kebumen. Namun saat itu, lanjut dia, mereka melaporkan Kemenag secara institusi dan bukan perorangan. Hanya memang, saat itu jabatan Kepala Kemenag Kebumen diisi Bambang Sucipto.
Pelaporan tersebut menyusul keluhan dari k 41 guru tenaga honorer yang namanya tidak masuk dalam daftar honorer  kategori K1 yang layak diangkat sebagai CPNS. Anehnya, tak lama berselang muncul 142 nama yang masuk dalam daftar honorer K1. Padahal menurut Kasran, 142 nama itu tidak memenuhi persyaratan untuk masuk honorer K1. “Dari 142 nama yang muncul, kebanyakan mereka bekerja di sekolah swasta. Bahkan salah satunya muncul nama salah Anggota DPRD Kebumen. Secara aturan mereka tidak berhak masuk K1, tapi faktanya justru nama mereka yang masuk. Sementara yang memenuhi syarat malah tersingkar, ” ujar Kasran.
Kasran SH menjelaskan, ke-41 kliennya tersebut adalah para guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang bekerja di sekolah di bawah Kementerian Agama RI, baik dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri, Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri mau pu Madrasah Aliyah (MA) Negeri. Para guru itu pun telah menyerahkan berkas berkas dan telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 Jo Peraturan No 43 Tahun 2007 .
Peraturan yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 itu mengatur tentang ketentuan guru honorer kategori I (K1).
Antara lain, penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (APBD). Berikutnya, bekerja di instansi Pemerintah  dengan masa kerja masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
Dengan demikian, ke 41 guru honorer tersebut semestinya layak masuk golongan K1, sehingga berhak ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun pada kenyataannya, tidak ada satu pun nama ke 41 guru itu dalam daftar nama yang sudah dinyatakan lolos pemberkasan dan memenuhi persyaratan untuk dimasukkan sebagai golongan K1 yang dikeluarkan Kementerian Agama RI.
Pada pengumuman Kementerian Agama RI, Nomor: B.II/2 a/Kp.003/023/2/2012 tertanggal 27 April 2012, justru muncul 142 nama yang menurut Kasran, tidak memenuhi persyaratan. “Dari 142 nama yang muncul, kebanyakan mereka bekerja di sekolah swasta. Bahkan salah satunya muncul nama Achmad Baedowi yang saat ini sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Kebumen,” ujar Kasran.

Polisi Didesak Usut Tuntas

Persoalan tersebut kemudian bergulir hingga ke ranah hukum setelah sebelumnya sejumlah pertemuan untuk mencari upaya penyelesaian tak mendapat hasil yang diharapkan. Dalam sejumlah pertemuan, lanjut Kasran, LBH Pakhis telah berupaya menawarkan jalan tengah kepada Kemenag untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami telah meminta Kemenag Kebumen untuk memasukkan nama 41 klien kami agar bisa masuk golongan K1 tanpa harus mengubah nama 142 yang sudah lolos. Sayangnya, belum mendapatkan tanggapan dari Kemenag,” katanya.

Kasran menambahkan, pihaknya sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada kepolisian. “Kami berharap, Kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar bisa menjadi pelajaran di masa mendatang dan tidak terulang kembali dimasa mendatang,” kata Kasran. (cah/dis)

1,710 total views, 2 views today

Posted by on 22 July 2013. Filed under Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login