Diduga Muncul NUPTK Siluman

PURBALINGGA – Sejumlah guru wiyata bakti di Purbalingga makin ketar-ketir memasuki masa pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Pasalnya, baru-baru ini muncul dugaan kuat adanya NUPTK “siluman” atau NUPTK yang keluar meski guru wiyata bakyi yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan.

Karena itu, NUPTK di masing-masing kecamatan diharapkan bisa lebih waspada menyikapi NUPTK “Siluman”. Informasi yang didapat Radarmas menyebutkan, pada pelaksanaan NUPTK beberapa tahun lalu, banyak terindikasi adanya NUPTK “siluman”. Di samping tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan, sejumlah guru yang baru mengabdi antara 1-3 tahun sudah mendapatkan NUPTK. Hal itu sangat disayangkan sejumlah guru wiyata bakti, terutama yang terkendala soal SK Bupati.

“Ada beberapa guru yang secara administrasi tidak memenuhi syarat, namun sudah mendapatkan NUPTK. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar dari guru-guru yang belum mendapatkan NUPTK,” papar guru Wiyata Bakti yang enggan disebut identitasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Purbalingga melalui Staf Bagian Tendik, Muhammad Wahyu mengatakan, penentuan rekomendasi penerima NUPTK bukan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal itu menjadi kewenangan pusat.

“Dinas Pendidikan Kabupaten sendiri hanya menjadi fasilitator. Semua kebijakan dan kewenangan terkait NUPTK berasal dari pusat,” ungkapnya.

Disampaikan, untuk mengantisipasi adanya NUPTK “siluman” seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kebijakan terkait NUPTK diperketat, salah satunya dengan menyertakan SK Bupati.

“Karena sejauh ini validitas Data Pokok Kependidikan (Dapodik) masih kurang. Sehingga perlu ada integritas antara jumlah siswa, jumlah rombel, dan kurikulum, untuk menentukan jumlah tenaga kependidikan serta jam masing-masing,” jelasnya.

Terkait kurangnya validitas data pengajuan NUPTK, maka operator NUPTK baik di masing-masing sekolah maupun di UPT Kecamatan, harus benar-benar memasukan data yang sebenar-benarnya.

“Nantinya data itu juga akan dicek fisik di tingkat pusat. Sehingga untuk tahun ini kemungkinan akan sangat kecil terjadinya kecurangan seperti NUPTK ‘siluman’,” papar Wahyu.

Selain itu, Wahyu menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti jika nantinya ada operator sekolah yang memanipulasi data seperti menambah jumlah rombel palsu, hingga memasukan tugas tambahan palsu untuk menambah jam. (bay/bdg)

405 total views, 1 views today

Posted by on 3 July 2013. Filed under Purbalingga. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login