Dewan Minta Proses Lelang Dihentikan

Setelah Ada Aduan Aspeknas
PURWOKERTO – Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas merasa geram kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banyumas. Ini setelah muncul pengaduan dari Asosiasi Pelaksana Nasional (Aspeknas) Banyumas yang mempertanyakan syarat sertifikat Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3). Syarat ini dirasa sarat nuansa konspirasi, sehingga Komis B meminta untuk proses lelang dihentikan sementara.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Banyumas, Agus Priyanggodo mengatakan, syarat K3 dalam dokumen lelang tidak disosialisasikan secara jelas dan sangat terlambat. Syarat yang tidak terpenuhi, membuat peserta lelang yang mendaftar gugur. “Dewan minta hentikan dulu. Lakukan sosialisasi yang benar terlebih adulu. Agar asas peradilan bisa terwujud. Aturan itu seolah-olah ada kepentingan,” jelasnya,.
Jika tidak dihentikan, kata dia, maka dewan meminta Pemkab Banyumas menegakkan semua pelanggaran yang ada di Kabupaten Banyumas. Mulai dari IMB, bangunan di atas sungai, dan masih banyak lagi. Bahkan jika perlu, lanjutnya, anggaran perubahan yang ada digunakan sepenuhnya untuk Satpol PP menegakkan pelanggaran
“Jika syarat K3 dikatakan untuk menegakkan peraturan yang ada, maka tegakkan semuanya. Sebab, saya lihat pun masih banyak pelanggaran yang sering terjadi dan dibiarkan begitu saja,” jelasnya yang mengaku akan melaporkan ke pusat dan konsultan.
Dewan Penasehat DPC Aspeknas Banyumas, Wasi Sudirotomo mengaku memiliki dokumen lelang yang membuktikan aduannya. Tomo, panggilan akrabnya, mempertanyakan syarat K3 yang muncul secara tiba-tiba dan berada di tengah-tengah. Pada dokumen lelang sebelum dan sesudah tanggal 5 Juni tidak disertakan syarat K3 pada dokumen lelang. Syarat K3 hanya ada di dokumen lelang tanggal 5 Juni. “Saya punya buktinya. Ini sejarah kelam dalam dunia konstruksi. Yang jika dibiarkan akan terulang. Artinya ada diskirminasi di sini,” jelasnya.
Menurutnya, ULP tidak menyebutkan secara detail syarat dokumen lelang, termasuk persyaratan K3. Dalam pengumuman lelang hanya disertakan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Akibatnya peserta lelang banyak yang tidak mengetahui, hingga mengakibatkan hanya peserta lelang tertentu yang lolos dan menjadi pemenang.
Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banyumas, Saptadi Prasetyo siap menyampaikan aduan ini ke Bupati sehingga ditemukan solusi yang terbaik. Ia mengakui ada penambahan syarat dalam dokumen lelang, yakni sertifikat K3. Ini sebagai bentuk evaluasi untuk keselamatan kerja. “Sebelum-sebelumnya memang tidak digunakan,” ujarnya. (azz/sus)

211 total views, 3 views today

Posted by on 3 July 2013. Filed under Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

You must be logged in to post a comment Login